Harta yang tidak dilaporkan akan dianggap sebagai penghasilan. Dikenakan PPh dan denda dua persen per bulan selama dua tahun.

Pada prinsipnya, program pengampunan pajak bersifat sukarela dan tidak memaksa. Namun, ada risiko yang dihadapi wajib pajak jika tidak memanfaatkan program ini. Bila Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta bersih yang tidak dilaporkan sepanjang 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015, harta tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan. Kekayaan ini dikenakan pajak dan denda sebesar dua persen per bulan selama dua tahun, atau 48 persen dalam jangka waktu itu .

Contoh:

Pada 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan harta bersih wajib pajak yang diperoleh pada 2010 senilai Rp 10 miliar. Harta ini tidak pernah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Ditjen Pajak akan memperlakukan semua harta ini (Rp 10 miliar) sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh pada 2017. Karena sudah dianggap penghasilan, harta ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan denda dua persen per bulan selama dua tahun.

Selain itu wajib pajak yang dengan sengaja menutupi dan tidak melaporkan hartanya juga bisa terancam hukuman pidana maksimal enam tahun.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.