Seluruh kekayaan berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha.

Undang-Undang Pengampunan Pajak mendefinisikan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha. Contohnya uang, tanah, rumah, kendaraan, surat berharga, tabungan deposito, reksa dana, saham, asuransi yang berbentuk unitlink, dan lain-lain.

Harta ini dimiliki oleh wajib pajak, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang tercatat di Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Untuk mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty), wajib pajak harus mengungkapkan seluruh hartanya dalam surat pernyataan. Harta yang dilaporkan adalah harta bersih, harta tambahan, dan utang.

Harta bersih adalah harta yang sudah tercatat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak tahun terakhir. Sedangkan harta tambahan adalah harta yang dimiliki wajib pajak tapi belum dilaporkan dalam SPT.

Dalam menyampaikan Surat Pernyataan ini tidak wajib melampirkan dokumen pendukung, seperti surat kepemilikan, dan lain-lain. Kecuali wajib pajak tidak memiliki bukti kepemilikan harta tersebut atau masih atas nama pihak lain.

Harta tambahan yang dilaporkan akan dibebaskan dari sanksi pajak dan administrasi, setelah wajib pajak membayar tebusan. Selanjutnya harta ini akan tercatat dalam SPT tahun berikutnya.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.