Wajib pajak harus memenuhi kelengkapan dokumen paling lambat 31 Desember 2016.

Wajib Pajak yang kesulitan menyiapkan kelengkapan dokumen, masih bisa ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode I yang tarifnya rendah. Wajib pajak bisa mendaftar dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH), sementara kelengkapan dokumennya menyusul. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2016, yang ditetapkan pada 26 September 2016.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima Surat Pernyataan dalam hal hasil penelitian kelengkapan Surat Pernyataan beserta lampirannya memenuhi ketentuan. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanda terima dimaksud.

Direktur Jenderal Pajak harus meminta kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan kepada wajib pajak paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2016. Sementara wajib pajak harus memenuhi kelengkapan dokumen tersebut paling lambat 31 Desember 2016.

Jika wajib pajak tidak memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, maka Dirjen Pajak akan mengembalikan Surat Pernyataan beserta lampirannya dan menyampaikan Surat Keterangan Batal Demi Hukum kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang Surat Keterangannya batal demi hukum, dapat menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya pada periode berikutnya.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.