Sasomo :
Denda yang sudah ada pada SPT bisa dihapus dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, pokok pajaknya harus dilunasi terlebih dahulu.
  1. Untuk wajib pajak (WP) Badan, seperti apa penghapusan denda dan pokok pajak itu? Apakah denda yang sudah ada pada Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dihapus dengan ikut tax amnesty?
  2. Karena di tahun 2015, ada PPN yang sudah dibayar dan sebagian belum dibayar dan untuk saat ini kami belum melapor SPT Badan 2015. Bagaimana pengakuan peredaran usaha di SPT Tahun 2015?

 

Jawab:

Denda yang sudah ada pada SPT bisa dihapus dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, pokok pajaknya harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi, jika pernah dikenakan denda, misalnya Surat Tagihan Pajak (STP), harus dilunasi dahulu pokok pajaknya, sebelum ikut tax amnesty.

Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan TahunPajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
  4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.     

 

Untuk pertanyaan kedua, pengakuan peredaran usaha mencakup semuanya. Harta yang diperoleh pada tahun 2015 harus dicantumkan dalam melaporkan SPT. Karena ini bisa dijadikan dasar harta yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir.

Narasumber:

Co-founder of Indonesian Tax and Accounting Institute (INTAI)