Semua beban pajak yang seharusnya terutang akan dihapuskan, termasuk denda sanksinya.

Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak dan telah mendapat Surat Keterangan bisa mendapat fasilitas berupa:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dari harta yang tidak pernah dilaporkan. Pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atas harta yang dilaporkan.
  2. Terbebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Terbebas dari pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan terkait pajak.
  4. Wajib pajak yang sedang dalam pemeriksaan, bukti permulaan, atau penyidikan, akan dihentikan prosesnya.
  5. Mendapat jaminan kerahasiaan data pajak yang dilaporkan. Data ini tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun. Bagi siapa saja yang membocorkan data ini akan dihukum pidana penjara paling lama lima tahun.
  6. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan berupa tanah, bangunan, serta saham.

 

Sumber:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.