Harta berupa kas dilaporkan sesuai nominal, sedangkan nonkas dinilai sesuai harga wajar menurut perhitungan sendiri.

Harta yang berupa kas atau uang dilaporkan sesuai nilai nominal. Jika masih dalam mata uang asing, harus dikonversi dahulu ke rupiah, dengan acuan nilai tukar yang ditetapkan Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir. Sementara harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri.

Jika wajib pajak memiliki utang, harta yang dilaporkan bisa dikurangi nilainya dengan batas maksimal 75 persen dari harta tambahan untuk wajib pajak badan dan 50 persen untuk wajib pajak orang pribadi. Misalnya, PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebesar Rp 500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar Rp 400 juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai harta bersih maksimal Rp 500 juta x 75 % = Rp 375 juta. Jadi nilai Harta bersih sebagai DPP Uang Tebusan adalah Rp 500 juta – Rp 375 juta = Rp 125 juta.

Sementara harta yang berada di luar negeri yang akan dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) hanya bisa dalam bentuk kas. Jika masih dalam bentuk nonkas, harus dialihkan atau dijual terlebih dahulu. Uangnya akan diinvestasikan di dalam negeri sesuai ketentuan UU Pengampunan Pajak.

Sebagai contoh, Wajib Pajak memiliki apartemen di Singapura dan ingin mengikuti program pengampunan pajak dan memanfaatkan tarif repatriasi. Untuk itu Wajib pajak dapat menjual apartemen tersebut, dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening khusus pada Bank Persepsi di dalam negeri.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.