Tarif tebusan dibedakan atas repatriasi atau deklarasi di dalam negeri, deklarasi di luar negeri, dan Usaha Kecil Menengah.

Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari wajib pajak. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan terhadap harta yang dimiliki wajib pajak tapi tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan terakhir, yakni 2015.

Untuk mendapatkan fasilitas ini wajib pajak harus membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Besarnya tebusan adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut.

Tarif tebusan dibedakan atas repatriasi atau deklarasi di dalam negeri, deklarasi di luar negeri, dan Usaha Kecil Menengah.

Bagi peserta yang hanya mendeklarasikan hartanya di luar negeri, dikenakan tarif tebusan berdasarkan periode waktu pelaporan harta:

  • Periode pertama (1 Juli 2016 - 30 September 2016) sebesar 4 persen.
  • Periode kedua (1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016) sebesar 6 persen.
  • Periode ketiga (1 Januari 2017 - 31 Maret 2017) sebesar 10 persen.

Bagi peserta yang memiliki harta di luar negeri dan ingin mengalihkan ke Tanah Air (repatriasi), dan deklarasi harta di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:

  • Periode pertama (1 Juli 2016 - 30 September 2016) sebesar 2 persen.
  • Periode kedua (1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016) sebesar 3 persen.
  • Periode ketiga (1 Januari 2017 - 31 Maret 2017) sebesar 5 persen.

Sementara bagi wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki usaha yang omsetnya hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif:

  • 0,5 persen untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya hingga Rp 10 miliar.
  • 2 persen untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya di atas Rp 10 miliar

Contoh: Wajib Pajak A hanya memiliki harta di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam SPT terakhir tahun 2015, dia melaporkan nilai harta bersihnya Rp 15 miliar. Kemudian dia ikut pengampunan pajak pada periode pertama. Dalam surat pernyataan dia melaporkan memiliki harta menjadi Rp 21 miliar dengan utang Rp 1 miliar.

Uang tebusan yang harus dibayar adalah total harta dalam Surat Pernyataan dikurangi harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT terakhir, yakni sebesar Rp 6 miliar. Harta tambahan ini kemudian dikurangi dengan 50 persen utang yang dimiliki, menjadi Rp 5,5 miliar. Nilai inilah yang dikenakan tarif tebusan sebesar 2 persen. Sehingga uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak A adalah Rp 110 juta.

 

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.