UU Pengampunan Pajak memiliki turunan empat Peraturan Menteri Keuangan.

Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016. UU ini memiliki turunan empat aturan teknis.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2016 tentang pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Kedua, PMK No. 119/2016 tentang tata cara pengalihan harta ke dalam negeri dan penempatan dananya pada instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga, PMK 122/2016 tentang tata cara pengalihan harta ke dalam negeri dan penempatan dananya pada investasi di luar pasar keuangan. Keempat, PMK No. 123/2016 tentang perubahan atau revisi PMK No. 119/2016.

Selain itu, ada satu Keputusan Menteri Keuangan 600 yang mengatur perihal bank persepsi.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.