Setiap wajib pajak yang ingin ikut program pengampunan pajak wajib memiliki NPWP dan membayar tebusan
  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika belum, harus membuatnya terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai lokasi tempat tinggal wajib pajak.
  2. Membayar Uang Tebusan.
  3. Telah melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak terakhir (2015).
  4. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
  5. Mencabut permohonan:
    • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
    • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdapat pokok pajak yang terutang.
    • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
    • Gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali (PK).
    • Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keputusan.
  6. Khusus untuk wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri dan ingin mengalihkannya ke Indonesia (repatriasi) wajib membuat surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI.
  7. Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi:
    • Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
    • Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Penjelasan ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: peraturan-peraturan terkait amnesti pajak, pengamat pajak, wawancara narasumber, dan situs pajak.go.id.